 | |
| Para pengunjuk rasa |
- HERMAN JOKI
CURUP, HK: Prahara kembali menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rejang Lebong (RL). Badai itu seolah tak kunjung reda pascalengsernya Erfensi sebagai ketua yang lama. Sebelumnya ribut-ribut seputar penggantian Erfensi sebagai ketua yang lama, kemudian soal Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Erfensi, kali ini sekretariat partai berlambang ka’bah itu menuai persoalan baru.
Senin siang, 13 Mei lalu, sedikitnya 20-an orang kader dan simpatisan partai itu, mendatangi sekretariat PPP yang terletak di Kelurahan Pasar Baru Curup. Mereka menggelar unjuk rasa soal sejumlah kejanggalan di tubuh partai ini.
Mereka meminta penjelasan pimpinan PPP ihwal kemelut yang terjadi selama ini. Tidak cuma itu, massa yang tergabung dalam kubu Herman Joki dan M Barqi Dahlan, (keduanya merupakan Wakil Ketua 1 dan 9 DPC PPP Rejang Lebong), menuding DPC PPP telah menyogok KPU Rejang Lebong sebesar Rp 1 juta, guna meloloskan proses verifikasi faktual partai peserta Pemilu Legislatif 2014 mendatang.
Menurut mereka, perpecahan yang terjadi di internal PPP selama ini, salah satunya berlatarbelakang indikasi kecurangan yang dilakukan pimpinan DPC.
“Saya tahu persis pimpinan DPC PPP telah memberikan uang Rp 1 juta kepada KPU RL. Seharusnya PPP Rejang Lebong tidak lolos dalam verifikasi faktual,” tuding Herman, dalam orasinya.
Karena menghalalkan segala macam cara, kata Herman, akhirnya partai tersebut bisa lolos. Salah satunya daftar kepengurusan ranting yang difiktifkan.
Massa juga meminta agar Daftar Calon Sementara (DCS) dari PPP dibekukan. Tuntutan ini sehubungan dengan tidak dicantumkannya nama M Barqi Dahlan dalam DCS.
“Kami sampai sekarang masih belum mendapat kejelasan kenapa saudara Barqi tidak masuk dalam DCS,” kata Herman.
Pimpinan PPP, terangnya, pernah beralasan yang bersangkutan terlambat menyerahkan berkas. Sementara yang Herman dan kawan-kawan ketahui bersama, sejumlah nama yang masuk dalam DCS sekarang, memang belum memasukkan berkas hingga batas akhir pendaftaran caleg kala itu.
“Karena itu, kami meminta DCS agar dibekukan,” ujar Herman.
KPU Membantah
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong Halid Syaifullah menampik tudingan suap dari petinggi PPP kepada KPU. Menurut Halid, tudingan tersebut hanya fitnah. Halid mengaku, verifikasi faktual terhadap PPP dilakukan secara transparan dan disaksikan berbagai pihak meliputi, kepolisian, jaksa hingga mahasiswa.
Kata Halid, saat itu verifikasi PPP hanya terkendala belum adanya pernyataan dari M Barqi yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP RL.
Setelah kami sampaikan kepada pihak partai, yang bersangkutan datang sendiri menandatangani pernyataan bahwa benar ia menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP Rejang Lebong,” terang Halid.
Ancam Lapor Polisi
Setali tiga uang dengan Halid, Ketua DPC PPP RL, Rudi Nasution juga membantah keras tudingan suap itu.
“Saya mau tahu uang tersebut dari mana? Untuk siapa? Lalu apa buktinya? Kami berharap tidak terjadi kericuhan atas isu yang tidak benar,” tegasnya.
Dia juga berencana mendiskusikan masalah ini di internal partai, bilamana tidak terbukti menyuap KPU, dia akan mengadukan tudingan itu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.
Rudi tidak menyangkal kalau permasalahan internal yang terjadi di partainya selama ini sesungguhnya sebagai akibat ketidakpuasan segelintir kader atas keputusan partai. Perihal belum adanya pengurus ranting partai, menurutnya seharusnya sudah terbentuk pada masa kepemimpinan Erfensi sebelum dirinya.
Reporter: Franky Adinegoro
